Pedoman

Kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Keberadaan media cyber di Indonesia juga merupakan bagian dari kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers.

Media Cyber memiliki karakteristik khusus; Oleh karena itu, diperlukan pedoman untuk memastikan bahwa manajemennya dapat diimplementasikan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalisme.
Untuk alasan itu, Dewan Pers bersama-sama dengan organisasi pers, manajer media cyber, dan masyarakat umum memutuskan untuk merumuskan Pedoman Siaran Berita Media Cyber sebagai berikut:

1. Lingkup
Sebuah. Media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan Internet dan melakukan kegiatan jurnalistik, sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Standar untuk Perusahaan Pers yang didirikan oleh Dewan Pers.
b. Konten Buatan Pengguna adalah konten apa pun yang dibuat atau diterbitkan oleh pengguna media cyber, seperti, artikel, gambar, komentar, suara, video dan formulir yang diunggah yang dilampirkan ke media cyber, seperti blog, forum, pembaca atau penampil¿ Komentar, dan bentuk lainnya.

2. Verifikasi dan keseimbangan berita
Sebuah. Pada prinsipnya, setiap cerita harus diverifikasi.
b. Berita yang dapat membahayakan pihak tertentu harus diverifikasi dalam berita yang sama untuk mematuhi prinsip akurasi dan keseimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dapat diabaikan, dengan syarat bahwa:
1) Berita berisi informasi urgensi publik;
2) Sumber berita pertama jelas merupakan sumber yang diidentifikasi, kredibel dan kompeten;
3) Keberadaan subjek berita yang dikonfirmasi harusnya tidak diketahui dan / atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media menjelaskan kepada pembaca bahwa berita masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut, dan verifikasi tersebut akan dilakukan sesegera mungkin. Penjelasan harus dimasukkan pada akhir cerita yang sama, dalam tanda kurung, dan initalics.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan ayat (c), media harus melanjutkan upayanya untuk memverifikasi berita, dan setelah verifikasi tersebut diperoleh, ia harus terdaftar sebagai pembaruan berita dengan tautan ke berita yang belum diverifikasi sebelumnya.

3. Konten Buatan Pengguna
Sebuah. Media Cyber ​​harus mengumumkan syarat dan ketentuan Konten Buatan Pengguna yang tidak boleh melanggar Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalisme, dan pengumuman tersebut harus ditempatkan secara jelas.
b. Media Cyber ​​mewajibkan setiap pengguna untuk mendaftar keanggotaan dan harus melalui proses login untuk dapat mempublikasikan semua bentuk konten yang dibuat pengguna. Ketentuan tentang prosedur masuk harus dirumuskan lebih lanjut.
c. Dalam pendaftaran, media siber mengharuskan semua pengguna untuk memberikan persetujuan tertulis bahwa Konten yang Dihasilkan Pengguna akan dipublikasikan:
1) Tidak mengandung isi dusta, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak mengandung konten prasangka dan kebencian terhadap etnis, agama, ras, dan komunitas tertentu, dan tidak mendorong tindakan kekerasan;
3) Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan gender dan bahasa, dan tidak menghormati martabat orang yang lemah, miskin, dan orang yang cacat mental atau fisik atau cacat.
d. Media Cyber ​​berhak untuk mengedit atau menghapus konten yang dibuat pengguna yang dianggap melanggar item (c).
e. Media Cyber ​​akan menyediakan mekanisme pengaduan untuk Konten Buatan Pengguna yang dianggap melanggar ketentuan dalam butir (c). Mekanisme seperti itu harus mudah diakses oleh pengguna.
f. Media Cyber ​​harus mengedit, menghapus, dan melakukan koreksi yang diperlukan untuk Konten Buatan Pengguna yang dilaporkan telah melanggar ketentuan item (c), secara proporsional dan sesegera mungkin dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah laporan tersebut diterima.
g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan dalam butir (a), (b), (c), dan (f) tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang disebabkan oleh pemuatan konten yang melanggar ketentuan butir (c).
h. Media Cyber ​​akan bertanggung jawab atas Konten Buatan Pengguna yang telah dilaporkan tetapi telah melakukan koreksi yang diperlukan dalam periode seperti yang ditentukan dalam butir (f).

4. Perbaikan, Koreksi, dan Hak untuk Membalas
Sebuah. Perbaikan, koreksi, dan hak untuk membalas disebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak untuk Jawab yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
b. Perbaikan, koreksi, dan atau hak untuk membalas harus dirujuk ke berita yang ditujukan untuk perbaikan, koreksi, atau hak untuk membalas.
c. Untuk setiap perbaikan, koreksi atau hak untuk membalas, harus juga termasuk waktu publikasi perbaikan terkait, koreksi atau kinerja dari hak untuk membalas.
d. Jika berita media siber tertentu disebarluaskan oleh media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber yang menghasilkan berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber atau media siber lain yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2) Koreksi terhadap berita yang dilakukan oleh media cyber theoriginal, juga harus dilakukan oleh media cyber lain yang mengutip;
3) Media, yang menyebarkan berita berasal dari media siber dan tidak melakukan koreksi yang diperlukan terhadap berita tersebut seperti yang dilakukan oleh media siber asli atau pembuat berita, maka media bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensi hukum dari berita yang tidak diperbaiki.
e. Sesuai dengan UU Pers, media cyber yang tidak mengakomodasi hak untuk membalas dapat dihukum dengan denda maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita
Sebuah. Berita yang telah diterbitkan tidak dapat dicabut dengan alasan sensor oleh pihak mana pun kecuali oleh editor, kecuali hal itu terkait dengan prasangka dan kebencian terhadap etnis, agama, ras, dan komunitas tertentu, dengan alasan ketidaksenonohan, masa depan anak-anak, pengalaman traumatis korban atau pertimbangan lain yang akan ditentukan Dewan Pers.
b. Media cyber lainnya wajib mengikuti penghapusan berita yang sama yang dikutip dari media asli tempat berita tersebut telah dicabut.
c. Pencabutan berita harus disertai dengan pengumuman publik tentang alasan pencabutan tersebut.

6. Iklan
Sebuah. Media cyber harus dengan jelas membedakan antara berita dan iklan.
b. Setiap berita / artikel / konten yang sebenarnya adalah iklan atau konten berbayar harus membawa deskripsi “advertorial”, “iklan”, “iklan”, “disponsori” atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita / artikel / konten adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media Cyber ​​harus menghormati hak cipta sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

8. Pedoman Inklusi
Media Cyber ​​harus secara nyata menyertakan pedoman liputan berita Media Cyber ​​ini.

9. Sengketa
Setiap perselisihan yang timbul dari penerapan pedoman liputan berita Media Cyber ​​ini harus diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

Berkaitan dengan adanya beberapa kasus pemanggilan wartawan untuk diperiksa oleh lembaga penyidik atau menjadi saksi dalam perkara yang terkait dengan karya jurnalistik, Dewan Pers perlu menyampaikan pedoman mengenai ketentuan dan penerapan Hak Tolak, serta Pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

  1. Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki Hak Tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti diatur dalam UU No. 40/1999, tentang Pers). Namun Hak Tolak ini tidak berarti “lembaga pers menolak pemanggilan untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik”.
  2. Jika wartawan berkeberatan untuk memberikan keterangan, khususnya menyangkut identitas narasumber confidential, maka hal itu dilindungi oleh Pasal 4 ayat (4), UU Pers, yang berbunyi: “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.” Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
  3. Meskipun demikian penerapan hak tolak hendaknya tidak digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu.
  4. Selain diatur dalam UU Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa “mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum”. Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan amanat UU Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika menggunakan hak tolaknya. Pasal 170 KUHAP yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”
  5. Kepada aparat penegak hukum, perlu diingatkan bahwa tugas utama wartawan adalah mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan untuk dimintai keterangan atau menjadi saksi, jika informasi yang telah dicetak atau disiarkan di media massa dirasakan bisa menjadi bahan untuk mengusut kasus.
  6. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik,   pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada “penanggung jawab” institusi pers bersangkutan. Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.

Jakarta, 4 Mei 2007

Dewan Pers,

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
Ketua

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

 

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

 

1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

 

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

 

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

 

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

 

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

 

6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

 

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

 

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

 

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak-anak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini:

  1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar, yang berkandungan seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih.
  2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah.
  3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul depan dan belakang penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label khusus dewasa 21+.
  4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3.
  5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi Pedoman ini.
  6. Masyarakat dapat mengadukan pengelola media khusus dewasa yang melanggar Pedoman ini ke Dewan Pers.
  7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain.

Jakarta, 28 Oktober 2008

 

(Ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 8/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa)

Forum Pimpinan Media Digital
Forum Pimpinan Media Digital